Apple sudah mengerjakan fitur ini sejak 2020, mereka membayesterday football predictionyar US$100 juta kepada perusahaan rintisan Kanada, Mobeewave, yang bisa menjadikan ponsel sebagai mesin pembayaran.
Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBSERIE A di ambang bangkrut dan membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah lebih banyak lagi selama pandemi dan stadion-stadion diisi dalam kapasitas lebih besar. Hal itu diungkapkan kepala eksekutif Inter Milan Giuseppe Marotta.Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Il Sole 2yesterday football prediction4 Ore, Marotta menyatakan, Serie A dan secara umum liga sepak bola Italia terancam bangkrut. Pemerintah dan lembaga-lembaga politik sudah tidak bisa lagi mengabaikan hal ini.
Ini sistem di ujung tanduk yang tanpa diragukan lagi sudah bermasalah sebelum ada covid-19 namun hampir tidak mendapatkan dukungan dalam dua tahun ini selama pandemi, sambung dia.Baca juga:Juventus Resmi Datangkan Vlahovic dari FiorentinaAwal bulan ini, klub-klub Serie A dengan suara bulat setuyesterday football predictionju memangkas kapasitas stadion menjadi 5.000 untuk dua putaran pertandingan demi membendung kasus covid-19. Tetapi, Marotta mendesak semua pemangku kepentingan agar membolehkan lebih banyak lagi penonton yang mendatangi stadion.Italia, yang sempat menjadi kawasan yang paling parah terdampak covid-19, menghentikan liga segera setelah wabah mencapai negara itu awal 2020 dan memangkas kapasitas stadion menjadi 50% sejak mencabut aturan pembatasan terkait covid-19.Moratta menganggap ini adalah saatnya Italia membolehkan stadion diisi penonton lebih banyak lagi karena protokol kesehatan yang ketat membuat pandemi bisa terkendali.
Jika Prancis bersiap menyambut 100% penonton di stadion seperti yang sudah terjadi di Inggris, masuk akalkah jika kita terus mempertahankan jumlah (penonton) yang lebih sedikit? tanya Moratta.Mantan CEO Juventus itu menambahkan industri sepak bola tidak mendapatkan bantuan keuangan sebanyak industri lain karena tidak dianggap serius oleh pemerintah Italia.Hal ini ia ungkapkan menanggapi sederet nama kader PDIP yang muncul ke publik mulai dari Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, Mensos yang juga mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Walikota Semarang Hendrarprihadi.
Semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah, ungkap Hasto di Jakarta, Sabtu (29/1).Kendati demikian, Hasto menuturkan bahwa penujukan Kepala Otorita IKN merupakan kewenangan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menekankan kader-kader PDIP diakui memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebutuhan warga.Itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang, urai Hasto.Hasto menekankan bahwa bagi PDIP, yang terpenting adalah ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.
Dan bagi Jokowi, lanjut Hasto, ibukota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat. Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul. Hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.Itu dirubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia, pungkas Hasto. (OL-4)
Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBVAKSINcovid-19AstraZeneca sudah bisa digunakan sebagai vaksin booster. Pemerintah mulai memfokuskan vaksinasi booster dengan menggunakan jenis vaksin tersebut pada 3 bulan pertama.Untuk triwulan 1 tahun 2022 alokasi vaksin booster akan diutamakan untuk Vaksin AstraZeneca mengingat ketersediaan stok vaksin yang cukup banyak, kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmidzi, Sabtu (29/1).Sesuai dengan ketentuan, vaksin AstraZeneca dapat digunakan dengan interval 8-12 minggu, namun untuk mempercepat pencapaian dosis primer maka vaksin AstraZeneca diberikan dengan interval 8 minggu.Baca juga:Binda Jateng Gelar Vaksinasi Massal di Banyumas dengan 1.000 DosisBooster Syarat penerima vaksin dosis lanjutan (booster) antara lain, pertama calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi PeduliLindungi; kedua Berusia 18 tahun ke atas; dan ketiga telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. ujarnya.
Untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna, separuh dosis (0,25 ml), bisa juga vaksin Pfizer, separuh dosis (0,15 ml), atau vaksin AstraZeneca, dosis penuh (0,5 ml). (Iam/OL-09)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBPENUNJUKAN Mayjen Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sedikit banyak didongkrak karena faktor kekerabatan.Maruli diketahui merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.Selain itu, Maruli juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) pada 2018 sampai 2020. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kedua faktor itu tidak dapat dipisahkan dari penunjukan Maruli.
Kendati demikian, Khairul sendiri mengakui bahwa Maruli telah memenuhi kriteria sebagai Pangkostrad. Menurut saya faktor kekerabatan, faktor chemistry dengan Panglima Tertinggi (presiden) itu menjadi nilai tambah bagi Pak Maruli, ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (29/1).Khairul sendiri meyakini pengisian jabatan-jabatan strategis, khusunya yang membutuhkan persetujuan presiden, tidak lepas dari dinamika politik. Menurutnya, adalah hal wajar jika presiden menunjuk perwira tinggi di TNI sengan pertimbangan kedekatan.
Sepanjang dia memenuhi kompetensi, dia punya pengalaman yang cukup untuk mengemban jabatan itu, saya pikir enggak ada masalah, kata Khairul.Selain Maruli, perwira tinggi TNI lain yang mengalami mutasi adalah Mayjen Agus Subiyanto. Ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Nama Agus sendiri sudah tidak asing di lingkungan istana. Sebelumnya, ia pernah menjadi Danpaspampres menggantikan Maruli.
Penunjukan Maruli dan Agus, kata Khairul, semakin menegaskan kepercayaan diri Presiden Joko Widodo dalam menunjuk orang-orang yang berada di lingkarannya di posisi strategis. Di sisi lain, hal itu menunjukkan adanya masalah kepercayaan terhadap perwira lain yang tidak cukup dikenal.Kita harus mempertimbagnkan persepsi yang mungkin muncul dari perwira lain, yang kebetulan tidak memiliki kekerabatan, tidak pernah bertugas di lingkungan istana, tandasnya.Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad sudah melalui pertimbangan yang matang. Ia menyebut promosi itu telah melalui proses panjang melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).Tentu seseorang yang dipromosikan sudah memenuhi persyaratan, baik dari rekam jejaknya, prestasi maupun pengalaman. Sehingga kita tidak perlu memertanyakan yang aneh-aneh, ujar politikusPDIP tersebut melalui keterangan tertulis. (Tri/OL-09)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBDIREKTUR Eksekutif IndiGo Network Radian Syam menegaskan bahwa undang-undang mengenai ibu kota negara (IKN) sangat penting untuk dipersiapkan, karena tanpa undang-undang pemerintah tak dapat melangkah jauh. Namun, RUU IKN seharusnya tidak dilakukan dengan terburu-buru.Dia mengingatkan, IKN ini harus dilihat sebagai sesuatu yang strategis. Jjangan sampai dengan mengejar formal pembentukan UU namun akan menimbulkan persoalan yang nantinya di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Radian pun menambahkan jika memang IKN itu penting maka akan banyak aturan yang diubah,Bukan hanya sebatas membuat UU IKN saja, namun termasuk di antaranya kedudukan orang yang menjabat untuk mengurus IKN, kata Radian dalam keterangan pers, Sabtu (29/1).
Selain dewannya, juga status pihak keamanan di IKN itu sendiri, bahkan yang terpenting nantinya bagaimana dengan daftar pemilih di wilayah IKN untuk mengikuti Pemilu.Karena ini bukan pindah rumah semata, tapi memindahkan objek vital negara, kata Radian yang juga akademisi dari Universitas Trisaktiitu,
Dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara Indonesia.Beberapa alasan menjadi pertimbangan dari pemindahan ibu kota tersebut, salah satunya adalah karena minimnya risiko bencana alam di wilayah Kalimantan Timur. Tetapi alasan tersebut menjadi pertanyaan, saat Desember 2021 wilayah tersebut terlanda musibah banjir.
Persoalan lain mencuat saat DPR mengeluarkan Naskah Akademik RUU IKN dan menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Akademisi menilai naskah akademik tersebut memiliki kualitas yang rendah jika dibandingkan dengan skripsi mahasiswa S1.Selain itu dalam naskah akademik tersebut tidak dicantumkannya referensi dari akademisi Indonesia, serta kajian landasan yang belum jelas, tutur Radian.Kontroversi lain muncul saat beredar rumor bahwa pembangunan IKN akan menggunakan dana PEN.Hal tersebut dinilai sangat tidak relevan karena jika itu terjadi akan sangat berdampak ke pemulihan ekonomi Indonesia dan utang negara akan semakin bertambah.
Terkait soal sumber pendanaan, Director of Public Affairs Praxis yang juga Pengamat Kebijakan Public IndiGo NetWork Sofyan Herbowo menyatakan masih ada aspek krusial lanjutan yang perlu diperhatikan.Salah satunya adalah siapa yang menerima manfaat paling banyak dari proyek Nusantara ini.
Kita tahu persoalan desentralisasi fiskal terutama untuk stimulan perkembangan ekonomi di Indonesia timur adalah salah satu persoalan klasik yang belum bisa diselesaikan. Salah satu tujuan IKN adalah untuk menyelesaikan ketimpangan ini, jelas Sofyan.Namun, jangan lupa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya harus baik. Sebagaimana sudah banyak dikritik, IKN banyak memiliki persoalan terkait akuntabilitas dan transparansi, katanya.
Jangan sampai IKN dipaksakan seperti Omnibus Law. Kalau pemerintah pusat tidak bisa memberi contoh yang baik, maka implementasi di daerah akan buruk , ujar Sofyan.Selain persoalan akuntabilitas dan transparansi, di tahap perencanaan dan implementasi, Sofyan juga mengingatkan pentingnya menghitung externality cost.
Pemerintah jangan hanya menghitung biaya infrastruktur saja, namun harus dihitung juga dampak kerugian laten yang ditimbulkan di luar pembangunan fisik seperti ongkos sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.Masyarakat lokal dan adat yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, itu harus dihitung biaya pemulihannya. ucapSofyan.Dia menegaskan, Yang kita hindari adalah jangan sampai proyek IKN ini hanya menguntungkan kelompok kecil saja yang ujungnya justru menambah ketimpangan ekonomi dan sosial.Intinya, jangan sampai dari tahap perencanaan, pendanaan, hingga eksekusi IKN ini banyak bolongnya, karena yang dipertaruhkan besar sekali dan sumber daya kita terbatas, tuturnya. (RO/OL-09)
Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBKEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura menyerahkan proses politik ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ke DPR RI.Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo menjelaskan isi perjanjian yang ditandatangi pada Selasa (25/1) itu sebenarnya sama saja dengan 2007. Bedanya, asas retroaktif atau berlaku surut dari yang sebelumnya 15 tahun disesuaikan menjadi 18 tahun.
Bagaimana kemudian prosesnya? Seperti biasa, kembali lagi ke DPR, sejauh mana DPR mau kemudian kali ini meratifikasi, katanya saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Sabtu (29/1).Menurut pria yang akrab disapa Tommy itu, tidak diratifikasinya perjanjian ekstradisi pada 2007 dikarenakan lemahnya dukungan parlemen terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karenanya, parlemen saat itu menolak meratifikasinya.
Kalau kali ini, seharusnya karena pemerintah didukung sama parlemen yang kuat, seharusnya, logikanya, parlemennya akan mendukung, ujar Tommy.Sebelum adanya perjanjian ekstradisi, Indonesia telah memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) in criminal matters dengan Singapura. Melalui perjanjian itu, persoalan hukum antarkedua negara bisa terselesaikan.
